BLACKOUT LISTRIK SUMATRA, PELUANG ATAU TANTANGAN BAGI ACEH

Oleh Dr. Ir. Muhammad Isa, S.Si, M.Si • Departemen Fisika FMIPA USK

Pesan Gubernur Mualim di Banda Aceh pada PT. PLN beberapa waktu pasca blackout listrik meminta PLN konsisten melakukan evaluasi total blackout listrik yang terjadi tanggal (22/05/2026) dan menjadi pelajaran untuk terus memperkuat sistem agar tidak terulang kembali blackout karena sangat dampaknya luar biasa dan merugikan semua pihak. Menjadi pertanyaan, apa itu blackout listrik dan kenapa fenomena ini terus terjadi, berikut gambaran dari beberapa sumber referensi.

Blackout listrik (pemadaman listrik massal) yang terjadi pada pada 22–23 Mei 2026 berdampak luas terhadap aktivitas masyarakat dan ekonomi. Padamnya pasokan listrik secara luas, mencakup hampir satu Pulau Sumatra meliputi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu hingga Jambi. Penyebab utama umumnya berasal dari gangguan pada pembangkit atau jaringan transmisi. Berdasarkan penjelasan dari manajemen PT. PLN dan laporan beberapa sumber menunjukkan bahwa gangguan dipicu oleh masalah pada jaringan transmisi tegangan tinggi 275 kV, terutama jalur Muara Bungo–Sungai Rumbai di Jambi. Efek Cuaca buruk disebut menjadi salah satu faktor pemicu gangguan tersebut. Meskipun pihak PLN menyatakan investigasi masih berjalan untuk memastikan penyebab utama gangguan sebagaimana ditunjukkan gambar dibawah ini dan mencegah kejadian serupa terulang. Menjadi pertanyaan besar apakah blackout listrik pernah terjadi sebelumnya, mari kita telusuri.

Kenapa fenomena blackout terus berulang?

Peristiwa ini mengingatkan kita pada blackout listrik Sumatra pada bulan Juni 2024 yang saat itu dipicu gangguan transmisi SUTET 275 kV Linggau-Lahat. Dari informasi ini jelas bahwa kejadian seperti ini bukan hal baru bagi PLN selaku penyedia dan penyuplai listrik di Indonesia. Sudah seharusnya usaha mitigasi bencana dan dampak blackout listrik sudah diantisipasi dengan berbagai skenario agar tidak terus terulang karena dampak yang ditimbulkan sangat besar dan luas, baik secara wilayah maupun bidang-bidang terkait yang terafiliasi dengan listrik.

Mengapa blackout terjadi dan dapat menyebar luas?

Sebagaimana kita ketahui sistem kelistrikan Sumatra memakai jaringan interkoneksi besar. Jika satu jalur transmisi utama gagal, beban listrik dapat berpindah secara mendadak ke jalur lain. Bila sistem proteksi mendeteksi ketidakstabilan tegangan, pembangkit akan otomatis melepaskan diri dari jaringan untuk menghindari kerusakan. Efek berantai inilah yang menyebabkan padam meluas (cascading failure) seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Di samping itu ada juga indikasi terjadinya pemisahan sistem (separated system) interkoneksi listrik Sumatra bagian utara dan selatan, pada saat sistem terpisah mendadak, maka keseimbangan pasokan dan beban listrik terganggu sehingga proteksi akan otomatis memutus jaringan untuk mencegah kerusakan lebih besar pada pembangkit dan transmisi tegangan tinggi (SUTET).

Beberapa sumber informasi terpecaya dapat menjelaskan bahwa penyebab blackout listrik dapat terjadi karena faktor internal dan eksternal. Faktor internal berkaitan langsung dengan sistem kelistrikan; gangguan pada pembangkit listrik meliputi; turbin, sistem kontrol, dan bahan bakar, kemudian sistem jaringan trasmisi yang rusak/gagal berfungsi seperti ; gardu atau kabel putus, dan beban listrik yakni; kelebihan atau kekurangan beban. Semua faktor-faktor tersebut berdampak langsung mempengaruhi gangguan distribusi listrik secara internal. Sedangkan secara eksternal umumnya disebabkan oleh bencana alam dan non alam (manusia) yang dapat mengganggu infrastruktur jaringan listrik, human error juga yang meliputi; kegagalan program/sistem operasi dan sabotase/peretasan jaringan kendali listrik (siber).

Sistem jaringan listrik PLN umumnya memiliki sistem terpusat, kenapa demikian, karena sangat efisien untuk produksi listrik dalam jumlah skala besar seperti penggunaan listrik di Pulau Sumatra dan Pulau Jawa-Bali, dimana mampu menghasilkan listrik dengan biaya per kWh lebih murah. Selanjutnya pengelolaan juga efisien karena operasi, pengawasan, dan pemeliharaan dilakukan secara terpusat sehingga standar kualitas listrik tetap terjaga. Sistem terpusat memungkinkan penggunaan teknologi pembangkit modern dan apabila satu pembangkit bermasalah, pasokan bisa dibantu dari pembangkit lain dalam jaringan interkoneksi. Dengan demikian model ini sangat cocok untuk memenuhi kebutuhan industri, kota besar, dan kawasan padat penduduk yang perlu daya listrik yang tinggi. Namun demikian, di balik itu semua, sistem jaringan listrik terpusat juga banyak memiliki kelemahan dan kekurangan terutama yang berkaitan dengan tingginya biaya pembangunan jaringan dan kerugian daya saat transmisi meliputi; tower, gardu induk, dan kabel. Ditambah lagi sulit menjangkau daerah terpencil atau pedalaman dan sangat rentangan gangguan massal seperti yang terjadi pada blackou tanggal 22/05/2026. Kekurangan ini juga berefek pada usaha integrasi terhadap energi terbarukan terutama yang dayanya terbatas.

Sebagaimana telah dimaklumi bahwa blackout listrik sumatra mempunyai dampak luar biasa baik terhadap masyarakat, ekonomi, transportasi, dan layanan publik lainnya. Dampak langsung dapat dilihat dari banyak peralatan elektronika tidak berfungsi sehingga terganggu aktivitas masyarakat dan terputus jaringan internet. Secara ekonomi dampak yang dirasakan pada berhentinya unit-unit produksi, pusat bisnis dan gangguan sistem pembayaran elektronik. Dalam bidang transportasi juga sangat terasa yang menyebabkan kemacetan lalu lintas kenderaan dan berhenti kereta listrik serta ganggunan operasional bandara atau pelabuhan. Efek domino ini sangat mengganggu pada layanan umum yang sangat penting dan menyangkut hajat hidup orang banyak seperti rumah sakit, pasokan air bersih dan jaringan komunikasi.

Banyak sudah usaha dan upaya yang telah dilakukan PLN dalam mencegah terjadinya blackout listrik melalui pemeliharaan rutin jaringan dan menyediakan pembangkit cadangan serta modernisasi sistem kelistrikan.

ENERGI LISTRIK MANDIRI

Kemandirian energi adalah kondisi ketika suatu negara atau daerah yang mampu memenuhi kebutuhan energinya sendiri tanpa bergantung pada pihak luar, apalagi impor bahan bakar atau listrik. Indonesia secara umum dan pulau Sumatra khususnya memiliki semua sumber energi dalam negeri. Hal ini dapat dilihat dari data potensi sumberdaya alam sebagai sumber energi mandiri, bila dapat dimanfaatkan secara maksimal. Semua jenis sumber energi tersebut tersedia di alam kita, beberapa diantaranya; minyak dan gas, batu bara, tenaga air, panas bumi, tenaga surya, angin, biomassa, dan lain-lain. Tujuan utama pemanfaatan energi secara mandiri sangat penting, mengingat potensinya yang sangat luar biasa termasuk pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT). Bila program ini dapat dipenuhi bukan tidak mungkin akan menjadikan Pulau Sumatra sebagai kawasan yang mandiri energi terutama energi listrik. Program ini sangat mendesak dioptimalkan pemanfaatannya karena energi-energi diatas sebagian besar aman, stabil, berkelanjutan dan harganya terjangkau secara ekonomis. Tujuan kemandirian energi juga dapat mengurangi ketergantungan impor dan terjamin ketahanan energi baik nasional maupun lokal yang pada akhirnya dapat mensejahterakan masyarakat, kualitas hidup secara merata dan menjangkau pembangunan termasuk daerah terpencil.

Meskipun semua jenis sumber energi tersedia sangat potensial dengan jumlah besar, namun demikian pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia berjalan lambat. Banyak faktor yang mempengaruhinya mulai dari ekonomi, kebijakan, infrastruktur, sampai kepentingan politik. Bahkan ada program energi terbarukan sudah direncanakan tetapi tertunda bertahun-tahun karena kepastian hukum dan bisnis kurang jelas. Investor juga melihat regulasi Indonesia masih berubah-ubah sehingga dianggap berisiko.

Bagaimana dengan ACEH

Secara regulasi dan aturan Aceh memiliki peluang besar pemanfaatan energi terbarukan karena Aceh memiliki kewenangan khusus dalam pengelolaan sumber daya alam dan energi. Dasar hukumnya jelas dapat dilihat dari Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan Qanun Aceh tentang Rencana Umum Energi Aceh (RUEA). Dalam Qanun RUEA, Pemerintah Aceh menegaskan arah pembangunan energi yang “bersih dan terbarukan” dengan fokus meningkatkan bauran Energi Baru dan Terbarukan. Di samping itu alam Aceh telah menyediakan berbagai sumber energi listrik yang berasal dari beberapa jenis pembangkit, baik energi yang berasal dari fosil maupun energi terbarukan. Berdasarkan informasi dari ESDM Aceh, sumber energi yang utama yang berada dalam wilayah Aceh:

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan batu bara: Sebagian listrik Aceh masih disuplai dari PLTU di sistem interkoneksi Sumatera. Batu bara masih menjadi sumber utama listrik nasional.
Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA): Aceh memiliki potensi sungai dan pegunungan yang besar sehingga energi air menjadi salah satu sumber energi seperti PLTA Peusangan dengan kapasitas sekitar 86,6 MW.
Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG/PLTMG): Memanfaatkan gas alam untuk menghasilkan listrik, terutama sebagai penopang sistem kelistrikan regional Sumatera.
Energi Panas Bumi/Geothermal (PLTP): Aceh memiliki potensi panas bumi besar, diperkirakan mencapai lebih dari 1.300 MWe. Kawasan potensial tersebut antara lain: Seulawah Agam, Geureudong dan Jaboi di Sabang. Informasi terakhir, saat ini proyek pengembangan PLTP Seulawah sedang dipersiapkan oleh PGE anak perusahaan Pertamina dan diharapkan menjadi PLTP pertama di Aceh.

Tantangan penerapan UUPA Aceh di lapangan cukup kompleks karena menyangkut otonomi khusus, politik lokal, dan harmonisasi dengan hukum nasional. Berikut beberapa tantangan dimaksud; salah satu tantangan terbesar adalah menyelaraskan UUPA dengan regulasi nasional. Dalam praktiknya, sering muncul perbedaan tafsir antara pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh mengenai batas kewenangan. Polemik ini menjadi alasan lambannya eksekusi suatu kebijakan sehingga terkesan wacana saja sebagai akibat kebijakan yang berjalan tidak sinkron. Belum lagi tumpang tindih kewenangan antar pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah pusat. Permasalahan inilah yang sering menghambat pengambilan keputusan dan implementasi program. Kemudian implementasi dana otonomi khusus yang belum efektif khusus penggunaan anggaran untuk program pengembangan EBT yang targetnya akan berdampak pada pemerataan pembangun antar wilayah kabupaten/kota namun belum juga optimal untuk pengurangan kemiskinan. Selanjutnya belum selaras penguatan lembaga lokal seperti DPRA, Wali Nanggroe dan lainnya sehingga masih muncul konflik kepentingan politik. Hal ini sangat menghambat arah dan fokus pembangunan dalam meningkatkan bauran Energi Baru dan Terbarukan. Oleh karena itu, tantangan UUPA Aceh bukan hanya pada konsep otonomi saja, tetapi pada implementasi, koordinasi, dan konsistensi antar-lembaga. Keberhasilan ini sangat bergantung pada integrasi dan sinkronisasi antara pusat-daerah dan penguatan tata kelola lokal. Isu-isu negatif persepsi publik, stabilitas politik lokal dan persaingan elit harus dapat dinormalisasi agar harmonisasi nasional terhadap pemanfaatan peluang besarnya potensi energi listrik dapat memperkuat “kedaulatan energi” Aceh demi kesejahteraan masyarakat dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. SEMOGA!!!

Download PDF